w3c201 


image001

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Rapat Koordinasi Ditjen Badilag 2021 mengangkat tema “Menjadikan Badan Peradilan Agama Republik Indonesia yang Modern dan Menuju Peradilan Dengan Birokrasi Berkelas Dunia”, salah satu langkah awal mewujudkan maksud tersebut adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Direktorat Jenderal Bdan Peradilan Agama melalui Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama melaksanakan Bimtek Administrasi Peradilan Berstandar Internasional (program Akreditasi Penjaminan Mutu terintegrasi)yang diselenggarakan selama 3 hari secara daring (virtual) mulai 16 s/d 18 Maret 2021.

Dr. Dra. H. Nur Djannah, Syaf, S.H.,M.H dalam laporan kegiatan penyelenggara menerangkan “Latar belakang yang pertama yang mendasari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bahwa Pembimbing dan Asessor APM yang ada saat ini adalah mereka yang direkrut pada periode 2017 – 2018 dengan substansi materi focus pada manajemen mutu yang mengadopsi standar ISO 9001-2015, sementara saat ini sudah banyak Isu lain yang mesti diperhitungkan antara lain Isu tentang manajemen Anti Penyuapan yang sudah memiliki standar Internasional yaitu ISO 37001-2016, termasuk juga tuntutan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas, sehingga pemahaman dan pengetahuannya perlu disesuaikan.

Kemudian kebutuhan pembimbing pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu di masing-masing wilayah sangat diperlukan, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas, disamping itu promosi dan mutasi aparatur di lingkungan peradilan agama cukup tinggi, sehingga dibeberapa wilayah kekurangan pembimbing maupun asesor serta kontinuitas implementasi APM di satker masih jauh dari harapan, (banyak yang ketika di sidak memprihatinkan) dikarenakan pemahaman dan juga keterbatasan trainer atau pembimbing.”Disamping pula bahwa tujuan bimtek ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para asesor APM tentang Manajemen Peradilan berstandar Internasional, menambah jumlah Asessor APM, dan menambah Pembimbing/Trainer Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Badan Peradilan Agama.

image003

Kegiatan ini dikuti oleh peserta para asesor dan Calon Asesor/Pembimbing diantaranya dari Unsur Hakim Tinggi Agama, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tingkat Banding.

Dr. Drs H. Aco Nur, S.H.,M.H membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis/Pelatihan Administrasi Peradilan Berkualitas dan Berstandar Internasional (Akreditasi Penjaminan Mutu) Tahun 2021. Dalam sambutannya Dirjen Badilag menyampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Ainun Najib yang jauh-jauh kita datangkan dari Surabaya, di mana kegiatan ini membentuk sumber daya manusia yang akan menjadi evaluator organisasi yang mengevaluasi perkembangan dan program organisasi kita yang disebut asesor.

image005

Sudah barang tentu suatu Asesor harus memiliki kualitas, kemampuan dan kompetensi terhadap objek yang menjadi pemeriksaannya. Oleh sebab itu kepada teman-teman yang sudah menjadi asesor dan yang akan menjadi asesor untuk benar-benar mengikuti acara yang kita selenggarakan ini. Selaintu terdapat beberapa hal pokok yang diamanatkan oleh Pak Dirjen Badilag yang meliputi:

  1. Pak Dirjen meminta tiap Pengadilan Tinggi Agama terdapat asesor juga pembimbing dan setelah ini agar disosialisasikan kepada aparatur Setuan Kerja PTAnya termasuk Hakim Tinggi. Sehingga diharapkan ketika melakukan pengawasan tidak hanya dari sisi teknis tetapi menyeluruh terhadap semua aspek yang ada di pengadilan (Standar APM;
  2. Pedoman APM yang kini tengah disempurnakan harus mengakomodir dan mengintegrasikan beberapa nasional dan internasional seperti Zona Integritas dan International Standar Organisation (ISO),dan International Framework for Court Excellence (IFCE).
  3. Saya minta juga agar penilaian yang dilakukan oleh asesor dilakukan secara professional, kredibilitas, dan berintegritas. Jangan mudah dikasih nilai A Excellent apabila benar-benar tidak terpenuhi. (Agus Digdo)

Untitled-2

Jum’at, 29 Januari 2021, bertempat di Badilag Command Center, Ditjen Badan Peradilan Agama menggelar acara pembinaan integritas dan moralitas pegawai di lingkungan peradilan agama.

Drs. Mukhlisin, M.H., bertindak sebagai pembawa acara, Kabag Kepegawaian Ditjen Badilag menyampaikan, tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk memupuk kesadaran integritas dan moralitas pegawai di lingkungan peradilan agama agar selalu mengedapankan nilai-nilai luhur dalam bekerja. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat esolon II dan III dan IV Ditjen Badilag.

Dalam kesempatan kali ini, hadir sebagai pemateri, Sekretaris Ditjen Badilag, Drs. Arif Hidayat, S.H., M.M.. ia menyampaikan materi berjudul Sukses Berintegritas Menuju WBK dan WBBM. dalam uraiannya, Sesditjen Badilag, menyampaikan beberapa hal terkait budaya kerja.

Untitled-3

“Dalam menjalani karir, kita harus memiliki Modal Dasar Integritas, yaitu: Melawan rasa takut; Mengenali potensi diri; Berani bermimpi; Berani melangkah; Berani berjuang habis-habisan dan Berani keluar dari zona nyaman.” Paparnya.

Menurutnya, hakikat dari Zona Integritas adalah Berani Keluar Dari Zona Nyaman dengan selalu menyertakan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap aktifitas yang kita lakukan agar kehidupan lebih bermakna dan bermanfaat bagi semeste. Itulah sejatinya integritas.

Mengakhiri paparannya, Sesditjen menyampaikan sebuah cerita tentang pentingnya untuk berani keluar dari zona nyaman dalam mengarungi kehidupan.

Untitled-1

Berani Keluar Dari Zona Nyaman: Kisah Elang Yang Terbang Tinggi

Suatu hari seorang raja mendapat hadiah dua ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, akan jadi lebih baik jika elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Ia pun memanggil pelatih burung yang kesohor di negerinya untuk melatih dua ekor anak elang ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor bahwa seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa, namun yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Sang raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangannya ini, namun tidak ada yang berhasil melatih elang ini terbang.

Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi elang ini tak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian sang raja bertemu dengan seorang petani yang ahli akan sifat elang, ia pun meminta bantuan petani itu. Keesokan harinya ketika sang raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran sang raja bertanya kepada petani, apa yang ia lakukan. Petani menjawab, “Saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapi”. Dahan itulah rupanya yang membuatnya selama ini merasa nyaman sehingga malas untuk terbang. Kita dilahirkan sebagai pemenang, kita ditakdirkan untuk terbang tinggi, namun ada di antara kita yang memegang terlalu erat rasa takutnya. Ia tak mau melepaskan ketakutan itu dan tak beranjak dari posisinya. Atau terkadang ia terlalu erat menggenggam zona kenyamanan, hingga takut dan tak mau melepaskannya.

Begitu banyak rasa takut terakumulasi dalam dirinya; takut capek, takut ditolak, takut kerja keras, takut mencoba, takut rugi, takut kerepotan, takut tak bisa berkembang, takut gagal, takut pindah, takut diejek, takut tak bisa, takut berinvestasi, takut prospek, takut sharing, takut belajar, takut mengembangkan diri, takut … Lepaskan segala ketakutan itu, lepaskan zona kenyamanan itu, kenali diri, tumbuhkan kekuatan dan rasa percaya diri kita, maka kita akan terbang tinggi. Kenali diri dan potensi kita karena takdir kita adalah menjadi seorang pemenang. Berani bermimpi, berani melangkah, berani berjuang habis-habisan. Sampai akhirnya kita sukses terbang tinggi.

Menutup acara, Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. yang belakangan bergabung setelah mengikuti rapat pimpinan, menyampaikan, acara pembinaan integritas dan moral ini akan dilaksanakan setiap bulan sekali, dan akan menghadirkan pembicara-pembicara yang berkualitas. “Diharapkan kepada seluruh aparatur peradilan agama dimanapun berada, untuk selalu menjaga Integritas moral dalam menjalankan tugas-tugasnya”, demikian Dirjen Badilag menutup kata. (ahb)

IMG 2026

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H. berkunjung ke Kementerian Sosial di Jl. Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat, Senin (25/1). Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama. Maksud kunjungan ini ialah silaturahmi, penguatan hubungan kelembagaan serta mengupayakan perpanjangan penggunaan basis data kemiskinan.

Pemanfaatan data ini telah selama 2 tahun belakangan, efektif digunakan oleh seluruh satker di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Basis data kemiskinan yang sebelumnya terwujud dengan adanya Memori Of Understanding antara Badan Peradilan Agama dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) banyak bermanfaat untuk memangkas birokrasi dan mempermudah masyarakat miskin dalam mengakses keadilan di Pengadilan dalam Lingkungan Badan Peradilan Agama. Mahkamah Agung melalui Program Pos Layanan Hukum khususnya Pembebasan Biaya Perkara bisa berperkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara cuma-cuma.

Syarat untuk mendapatkan layanan ini ialah dengan mengajukan Permohonan dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti-bukti lain seperti Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Miskin. Dalam kenyataannya masyarakat dalam memenuhi persyaratan ini mengalami banyak kesulitan karena harus mengurus ke Kelurahan/Kepala Desa kemudian setelah terbit baru ke PA untuk mengajukan permohonan.

Rantai Birokrasi ini dirasa amat membebani masyarakat sehingga kemudian pada tahun 2019, Dirjen Badan Peradilan Agama berinisiasi dalam 9 Inovasi Peradilan yang salah satunya adalah Aplikasi Basis Data Kemiskinan.

Dengan adanya basis data ini, masyarakat yang tidak mampu hanya perlu datang ke Gedung Pengadilan untuk mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya perkara. Dengan hanya memasukan NIK, sepanjang namanya terdaftar di basis data tersebut maka ia langsung dapat mendaftarkan perkaranya.

Kini TNP2K tidak lagi berperan dalam pengolahan data kemiskinan dan pemutakhiran basis data terpadu kemiskinan. Namun program basis data terpadu mesti dipertahankan. Ditjen Badan Peradilan Agama kemudian menginisiasi untuk bersinergi dengan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos.

Asep Sasa Purnama mengatakan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, untuk orang miskin itu harus ada bimbingan spiritual, makanya kedepan ini harus dibuat sinergi dengan Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Jadi silaturahmi ini luar biasa, sekali lagi saran saya agar dapat melembaga sesuai dengan struktur ke bawah agar dibuat terlebih dahulu Perjanjian Bersama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Sosial sehingga antar Dirjen lebih mudah melakukan turunannya dalam bekerjasam, “ terang Asep Sasa Purnama.

“Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kesatu dan Juga Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos yang digaris bawahi Fakir miskinnya,” tegas Nur Djannah Syaf

“Tapi bukan dalam kapasitas penyiapan dan penyediaan datanya, melainkan lebih kepada penanganan kemiskinannya, kalau mau ditambah lagi pihaknya LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan ada lagi Penanganan Keluarga Harapan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sebaiknya ditarik dulu ke atas dari Mahkamah Agung, Bu Menteri Sosial, Kementerian Agama dalam SKB 3 Menteri,” tambah Asep Sasa Purnama.

IMG 2058

“Mungkin ini dulu menjadi prioritas Pak Dirjen, karena Badan Peradilan Agama ada 412 Satker yang harus tetap melayani program pembebasan biaya perkara, mungkin hal itu jangka panjangnya, saat ini mendesak dibuat MoU terlebih dahulu antar Dirjen agar dapat mengkases data di Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial,” jawab Nur Djannah Syaf

Tindak lanjut pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan penyusunan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan pihak-pihaknya meliputi Pusdatin Kesejahteraan Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Percepatan Penanganan Kemiskinan Nasional. (Digdo)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 11.50.19

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Adminitrasi menginisiasi diadakannya rapat Sosialisasi dan Validasi Data SIPP Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, sejak Senin hingga Kamis (11 s/d 14 Januari 2020) diadakan Rapat Pembinaan Sosialisasi dan Validasi Data SIPP. Berdasarkan Surat Direktur Admin Peradilan Agama Nomor 114/DjA.3/HM.00/1/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Penagdilan Tingkat Pertama dan Admin SIPP di Lingkungan Badan Peradilan Agama. Kegiatan ini ditujukan guna meningkatkan validitas data SIPP untuk Pelaporan Data Perkara Peradilan Agama secara elektronik. Substansi yang akan disampaikan meliputi :

  1. Kepatuhan Pengisian e-Document SIPP;
  2. Pengisian Laporan pada Aplikasi Kinerja Satker;
  3. Validasi Data Hasil Mediasi.

Rencana awalnya pada Rapat hari ini akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi namun akibat akan dilaksanakannya penyemprotan Disinfektan Covid19 diseluruh ruangan Ditjen Badilag maka Sesi berikutnya diakumulasikan di Sesi 1 dimana peserta rapat hari ini adalah PTA Manado, PTA Pontianak, PTA Palangkaraya,PTA Banajarmasin dan PTA Samarinda.

Dalam sambutan pembukaannya Ibu Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H juga mendoakan keadaan sehat selalu bagi para peserta rapat agar dijauhkan dari Pandemi Virus Covid19. “Sebagaimana Amanat Bapak Dirjen Badilag, untuk Tahun 2021 yang dijadikan dasar Promosi dan Mutasi terhadap Aparatur Peradilan Agama ialah didasarkan atas Rapor SIPP dan Laporan Kinerja Tri Wulan. Kami dari Direktorat Pembinaan Admnistrasi akan memperbaiki penilaian SIPP sehingga awal tahun 2021 kinerja kita benar-benar dapat terukur dengan objektif, proporsional, akurat, dan baik.” Sambutnya ketika membuka rapat.

“Permasalahan mengenai validitas data juga terjadi yang berupa demi mencapai nilai yang baik, terdapat beberapa Satker yang “nakal” dengan melakukan manipulasi data, terdapat catatan dari Hakim Tinggi Pengawas bahwa terdapat satker yang sudah dilaporkan terminutasi dengan Program Satu Hari Minutasi Berkas Perkara (One Day Minute) ternyata berkasnya masih berantakan dan tidak lengkap. Berangkat dari hal inilah kemudian kami memasukan aspek Kepatuhan Pengisian e-Document SIPP agar jangan sampai kepatuhannya itu direkayasa apalagi bagi satker yang sudah mencapai Predikat WBK dan/atau WBBM tentu ini akan bertentangan dengan semangat Zona Integritas dan dapat berpengaruh atas predikat yang telah diberikan.” Tambah Ibu Direktur.

“Sekali lagi saya ingatkan jangan sampai terjadi manipulasi data, saya masih ketemukan saat membuka e-Dokumen untuk perkara Verzet ternyata di dalamnya berisi Perkara Contentiosa. Apabila tahun 2021 masih diketemukan hal-hal yang demikian maka kami akan menyerahkan langsung Keputusan tindakan sanksi pada Bapak Dirjen.”

WhatsApp Image 2021-01-14 at 11.51.21

Kasubdit Bimon, Sutarno, S.I.P., M.M dalam pengantar penjelasan aspek Kepatuhan Pengisian e-Document SIPP menyampaikan “Di tengah Pandemi Covid yang mencemaskan, namun tetap diadakannya rapat-rapat perbaikan di awal tahun 2021. Kami menginginkan Laporan akan benar-benar Valid bukan dari aspek kebenarannya saja melainkan juga kelengkapannya. Catatan kami terdapat beberapa satker menunda/menahan sinkronisasi data perkara, kenapa sinkronisasi penting? Karena sinkronisasi wajib dilakukan 3 kali sehari dengan proses verifikasi tertentu agar data tersebut langsung sampai ke Ditjen Badilag. Masih terdapat satuan kerja yang mengisi data tidak lengkap, contohnya pada data mediasi, laporan mediasi yang berhasil, tidak berhasil, dan berhasil sebagian. Ternyata data-data ini tidak diisi dengan lengkap bahkan apabila dillihat dari statistik perkara terdapat laporan yang kontradiktif, misalnya di dalam laporan masih tertulis bahwa perkara tersebut masih aktif dan belum putus namun di dalam Laporan pembandingnya dilaporkan sudah putus. Kemudian juga terkait dengan Penggunaan nama Admin SIPP jangan menggunakan inisial, harap menggunakan nama sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan, e-doc relaas dan e-doc BAS masih banyak yang diinputkan tidak lengkap. Hal-hal inilah yang perlu dibenahi di tahun 2021.”

Kemudian lanjutnya, karena SIPP sudah menjadi register Elektronik, harap hati-hati dalam penginputan data, karena sifatnya yang elektronik, mudah dihapus karena tidak perlu direnvoi dan dilakukan input ulang. Dalam sistem SIPP terdapat indikasi penginputan perkara yang ganda (Double). “

WhatsApp Image 2021-01-14 at 11.51.21 1

Acara rapat dilanjutkan dengan penjelasan teknis Aplikasi e-Kinerja Satker dan LIPA dilakukan oleh Kamarudin, S.Kom yang langsung mendemontrasikan penggunaan Aplikasi tersebut dimulai dari pengaturan User defaultnya. Kemudian Teknis cara melihat data hasil mediasi yang belum diisi lengkap dijabarkan oleh Yasirli Amri, S.Kom.

Dalam rapat tersebut juga terjadi interaksi dan komunikasi langsung dari peserta rapat atas penjabaran materi dari para narasumber, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pranata Komputer PTA Banjarmasin “Aplikasi ini merupakan terobosan yang amat memudahkan pengawasan satker di bawah PTA Banjarmasin, untuk laporan Sidang Keliling Format LIPA e-kinsatker sedikit berbeda dengan Laporan yang telah dirilis oleh Dirjen Badilag lebih awal, format mana yang kita gunakan?”

PA Amuntai “Sidang Keliling dilaksanakan pada bulan januari namun dicairkan di bulan februari, lalu bagaimana realisasinya? Validasi e-kinsatker apakah bisa dibuat 2 User misal panitera dengan wakil Ketua?”

PA Bontang ”Masalah penilaian, apakah penilaian untuk perkara ghaib tersendiri atau harus mengikuti laporan per bulan?”

PA Bolaang Uki “Upload dokumen dalam SIPP, apakah ada jeda waktu tertentu karena kemaren kami upload pasca magrib terekam hari berikutnya?”

PA Kotamobagu “Untuk perkara PNS bagaimana system penilaiannya? Waktu untuk perbaikan perkara di SIPP berapa jeda waktunya?”

PA Pulang Pisau “Untuk upload bas, untuk perkara yang putus hari itu sampai 4 s/d 5 perkara, kami agak sulit melakukan upload hari tersebut. Apakah cukup yang diupload yang dari wordnya atau hasil scannya?”

PA Bengkayang ”Mengenai Penilaian SIPP di tahun 2021, Apakah ditjen badilag masih mempublish hasil penialaian atau sekedar melihat hasil di aplikasi e-kinsatker? Kemudian terkait dengan waktu penarikan data SIPP, kapan waktu dilakukannya?”

PA Tutuyan “Adanya temuan manipulasi data, kami membayangkan bagaimana dengan perkara tabayyun yang memerlukan waktu pengiriman berkas relaas aslinya secara geografis sementara laporannya dibutuhkan dilakukan secepatnya, sehingga laporan akurasi data menjadi tidak maksimal. Kami mohon petunjuk atas kendala ini.” Atas pertanyaan dan usulan tersebut langsung dijawab dan direspon oleh Kasubdit Bimbingan dan Monitoring. Akibat keterbatasan waktu bagi satker-satker yang belum bisa bertanya secara langsung, telah disediakan fitur Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dalam Aplikasi e-Kinerja Satker.

Dalam sambutan penutup rapat Ibu Dr. Dra Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H mengamanatkan “Setiap Ketua wajib untuk memonitor data dan memastikan akurasi data, Kepatuhan atas akurasi data yang berkaitan dengan Penialaian SIPP, dan Surat Bapak Dirjen kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding agar segera mengirimkan satu nama administrator SIPP sebagai perpanjangan tangan dan Wadah diskusi manakala terdapat permasalahan. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rapat virtual ini secara seksama.” Ungkap Ibu Direktur sembari menutup rapat. (Digdo)

image003

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H, mengambil sumpah dan melantik lima Ketua Pengadilan Tinggi Agama, di ruang Kusumaatmadja Lantai 14, gedung MA, Rabu (13/1).

Kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. yang dilantik sebagai Ketua PTA Makassar. Ia sebelumnya adalah Ketua PTA Palu. Kemudian Dr. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Ketua PTA Palu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Kemudian Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H yang dilantik sebagai Ketua PTA Bandung. Ia sebelumnya adalah Ketua PTA Semarang. Dr. H. M. Alwi Mallo, M.H dilantik sebagai Ketua PTA Semarang. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua PTA Mataram. Kemudian yang terakhir adalah Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Ia dilantik sebagai Ketua PTA Mataram yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Bandung.

Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, serta  Dharmayukti Karini Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan lima Ketua Pengadilan Tinggi Agama ini tertuang dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.

image007

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa," ucap para Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik dihadapan Ketua MA.

Dalam sambutannya usai pelantikan Ketua MA percaya para Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru dilantik merupakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkompeten. "Saya yakin dan percaya bapak-bapak yang dilantik hari ini merupakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkompeten sehingga dipercaya mengemban amanah," ujarnya.

M. Syarifuddin juga menjelaskan bahwa dalam ranah yudikatif pimpinan pengadilan merupakan pimpinan yang khas dan berbeda dengan pimpinan organisasi atau institusi yang lain. Selain harus memiliki kemampuan manejerial dan leadership yang baik juga menguasai bidang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian serta teknologi informasi.

Pimpinan pengadilan, kata M. Syarifuddin, juga dituntut menguasai dan trampil dibidang teknis yuridis dan praktek hukum di lingkungan peradilannya, baik hukum formil maupun hukum materiil, mulai dari awal proses berpekara hingga proses eksekusi. "Seorang pimpinan peradilan haruslah tampil sebagai manajer sekaligus begawan hukum yang menguasai norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu," tuturnya.

image001

Dalam struktur peradilan kita, pengadilan tingkat banding merupakan voorpost atau kawal depan MA di lingkungan peradilan tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Untuk itu M. Syarifuddin berpesan agar fungsi kawal depan ini agar dapat terus dioptimalkan dengan membina para hakim maupun aparatur peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sehingga permasalahan - permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding cukup diselesaikan oleh pengadilan tingkat banding. "Apabila Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyelesaikannya barulah Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkirim surat ke MA untuk menyelesaikan permasalahan," ujarnya.

(RA/ foto : Humas MA)

  • 001uc-selamat.jpg
  • 002uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.jpg
  • 004uc-selamat.jpg
  • 005uc-selamat.jpg
  • 006uc-selamat.jpg
  • 007uc-selamat.jpg
  • 008uc-selamat.jpg
  • 009uc-selamat.jpg
  • 010uc-selamat.jpg
  • 011uc-selamat.jpg
  • 012uc-selamat.png
  • 013uc-selamat.png
  • 014uc-selamat.png
  • 015uc-selamat.png
  • 016uc-selamat.png
  • 017uc-selamat.png
  • 018uc-selamat.png
  • 019uc-selamat.jpg
  • 020uc-selamat.png