w3c201 
    logo wbkya

1

Satuan Pengamanan (Satpam) adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu Satpam harus memiliki kemampuan dan kemauan agar pelayanan yang diberikan memuaskan penerima layanan. Sekaitan dengan itu Satpam PTA Medan mengikuti Diskusi Behavior & Service (perilaku dan pelayanan) SDM Satpam di era digital yang diselenggarakan oleh Rumah Kompetensi Indonesia (RKI) melalui chanel live streaming Saka Sakti TV. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jum’at (5/11) di ruang command center.

Menurut Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Medan Muhammad Syahrur Ramadhan, kegiatan diskusi behavior & service bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Satpam PTA Medan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya (sevice excellent). Hal ini sangat penting, urainya lebih lanjut, karena Satpam adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan.

3

“Kegiatan diskusi behavior & service ini bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan Satpam PTA Medan agar pelayanan semakin baik,” kata Ramadhan menjelaskan.

“Kegiatan ini semata-mata atas inisiatif saya sendiri karena saya ingin agar Satpam yang merupakan bawahan saya tampil prima setiap saat dan dapat memberikan service excellent,” tandas Ramadhan.

Salah seorang Satpam Holil Syukur Nasution menyatakan sangat senang mengikuti diskusi behavior & service ini. Menurutnya, dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui chanel live streaming Saka Sakti TV ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Satpam itu sendiri. Sebab, urainya memberi alasan, Satpam harus paham dan mengerti tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya terutama dalam hal menjaga keamanan di lingkungan kantor.

“Saya senang mengikuti diskusi behavior & service melalui chanel live streaming Saka Sakti TV untuk menambah wawasan dan keterampilan,” kata Syukur dengan bangga.

Hal senada disampaikan oleh Satpam lainnya yaitu Abdullah Harahap. Menurut Abdullah, dirinya dan teman-temannya yang lain yang ditugaskan sebagai Satpam harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung ke PTA Medan dengan baik. Dengan kegiatan ini, sambungnya lagi, maka dirinya bertambah pengalaman dan keterampilan.

“Kami harus tegas dalam bekerja sebagai Satpam agar keamanan terjaga dengan baik, namun demikian tetap ramah dan sopan kepada masyarakat yang berkunjung ke PTA Medan,” kata Abdullah.

2

Sementara itu, Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan menyampaikan apresiasi kepada Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Muhammad Syahrur Ramadhan yang telah berinisiatif melaksanakan diskusi behavior & service kepada Satpam. Dirinya berharap dengan kegiatan diskusi behavior & service ini, kemampuan dan keterampilan Satpam semakin baik. “Terima kasih kepada Syahrur Ramadhan yang telah melaksanakan diskusi behavior & service kepada Satpam semoga kemampuan Satpam semakin bagus,” puji H. Abd. Hamid Pulungan. (ahp)

1

Dalam Agenda Rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara,  berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/2964/OT.01.1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitia Rapat Koordinasi dan Pembinaan, maka dilaksanakanlah Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Ekonomi Syariah diikuti oleh Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Para Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Se Sumatera Utara. Acara dimulai pukul 18.30 yang bertempat di Hotel Madani Medan.

Bimbingan Teknis ini moderator lansung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan (Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.). Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan menyampaikan peserta rakor diikuti oleh Hakim Tinggi dan Ketua, Panitera serta Sekretaris Pengadilan Agama Se – Sumatera Utara. Pembinaan akan disampaikan oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.)

2

Narasumber Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.).

  • Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak-hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  • Dasar hukum yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan
  • Adanya hak preference (Droit De Preference) atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dari pada kreditur lain
  • Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (Droit De Suite)
  • Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya
  • Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial
  • Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas
  • Sifat Hak Tanggungan merupakan accecoir dari perjanjian pokok
  • Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan : Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan cara dijual melalui pelelangan umum:
  • Parate executie
  • Eksekusi penjualan di bawah tangan
  • Eksekusi Melalui Pengadilan.
  • Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan : Permohonan secara tertulis, aan maning, sita eksekusi, dan lelang.
  • SEMA NO 7 TAHUN 2012.
  • Pelelangan Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh Kreditor Sendiri (Bank) Melalui Kantor Lelang, Apabila Terlelang Tidak Mau Mengosongkan Obyek Yang Dilelang, Tidak Dapat Dilakukan Pengosongan Berdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR Melainkan Harus Diajukan Gugatan. Karena Pelelangan Tersebut Diatas Bukan Lelang Eksekusi, Melainkan Lelang Sukarela.
  • Perlawanan Terhadap Eksekusi hak tanggungan :
  • Upaya hukum yang dilakukan untuk melawan eksekusi hak tanggungan adalah : Partij verzet yaitu diajukan oleh debitor/ pemberi hak tanggungan dan Derden verzet yaitu pihak ketiga.
  • Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan:
  1. Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (Droit De Suite)
  2. Berdasarkan Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Disebutkan: “Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi”
  • Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah : Gugatan sederhana ekonomi syariah mengacu kepada Perma No. 2 tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) kemudian dirubah dengan Perma No 4 tahun 2019. Dasar Hukum : PERMA No 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana. PERMA No 14 Tahun 2016 tentang prosedur dan tatacara penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah. PERMA No 4 Tahun 2019.
  • Sejumlah Materi Perubahan dalam Perma No 4 tahun 2019 :
  1. Kenaikan batas nilai gugatan materil semula Rp. 200 juta menjadi Rp 500 juta
  2. Penghapusan batas domisili (Penggugat boleh mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat) dengan menunjuk kuasa.
  3. Dapat diajukan secara elektronik (e-court)
  4.  Adanya upaya hukum verzet
  5. Hakim dapat meletakkan sita jaminan
  6. Penetapan jangka waktu aanmaning menjadi 7 hari
  • Surat Kuasa Khusus : Kuasa hukum yang hanya dihadiri oleh satu orang harus dianggap memiliki legal standing jika dalam Surat kuasa khusus ada menyebutkan dapat dihadiri oleh seluruhnya atau masing-masing.
  • Kumulasi Gugat Waris dan Harta Bersama :
  • Kumulasi gugat waris dan harta bersama diperbolehkan dengan ketentuan dalam harta peninggalan tersebut ada harta bersama.
  • Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu.
  • Selanjutnya hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
  • Komulasi gugatan Waris dan Hibah :
  1. Gugatan waris yang dikumulasikan dengan pembatalan hibah diperbolehkan sepanjang seluruh ahli waris dijadikan sebagai para pihak dalam gugatan.
  2. Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris, tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

Discente (Pemeriksaan Setempat) :

  • Setiap perkara kebendaan yang obyeknya berupa tanah wajib dilakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk mengetahui keadaan riil, letak, luas, batas, situasi dan status obyek tersebut (SEMA No 7 tahun 2001)
  • Kedudukan pemeriksaan setempat (descente) bukanlah sebagai alat bukti melainkan sebagai instrument untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara
  • Kedudukan pemeriksaan setempat (descente) bukanlah sebagai alat bukti melainkan sebagai instrument untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara

JAWAB PERTANYAAN :

  • Eksekusi Pelaksananya memang Panitera, akan tetapi penanggungjawabnya adalah Ketua Pengadilan.
  • Kalau barang yang akan di eksekusi di sembunyikan di lapor kepada Polisi supaya barang tersebut ditahan dulu oleh Polisi.
  • Pemberi kuasa bisa mencabut sewaktu-waktu kepada penerima kuasa (surat kuasa adalah perjanjian penerima kuasa dan sipemberi kuasa).
  • Ex officio itu sepanjang ditentukan oleh aturan. Kalau undang-undang tidak menunjuk tidak boleh melakukan Ex officio.
  • Kalau sudah di buat dengan sema itulah kesepakatan kita, sema itu terlebih dahulu dipelenokan dalam diskusi kamar di Mahkamah Agung R.I.
  • Masa banding di sepakati hari kalender, bukan dua macam ada hari kalender dan ada hari kerja.

3

Demikian acara Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Ekonomi Syariah ini, semoga dapat dipedomani dan bermanfaat bagi kita semua. (Jas)

1

Dalam agenda Rapat Koordinasi PTA Medan dengan PA Se Sumatera Utara,  berdasarkan Keputusan Ketua PTA Medan Nomor W2-A/2964/OT.01.1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitia Rapat Koordinasi dan Pembinaan, maka dilaksanakanlah pendampingan pembangunan Zona Integritas PTA Medan dengan PA Se Sumatera Utara dengan Narasumber Ibu Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., Ak., C.A  (Widyaiswara Utama, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI). Acara dimulai pukul 08.30 yang bertempat di Hotel Madani Medan dengan pembawa acara Ade Laida Rangkuti, S.H., M.M. (Panitera Pengganti PTA Medan).

Dalam sambutannya Ketua PTA Medan Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. menyampaikan, bahwa dii depan kita hadir Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., Ak., C.A sebagai nara sumber dan bahwa peserta ini adalah dari PTA Medan, terdiri dari Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Pengadilan Agama Se – Sumatera Utara terdiri dari Ketua, Panitera dan Sekretaris. H. Abd. Hamid Pulungan pada pembukaan kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., Ak., C.A, yang telah bersedia memberikan bimbingan Pembangunan ZI dan merupakan tokoh reformasi di Mahkamah Agung. Beliau berharap pada semua peserta memanfaatkan ilmu dan kiat-kiat dari nara sumber kita ini,  oleh karenanya para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Ketua PTA Medan menyatakan, Pendampingan ZI secara resmi di buka.

2

Sementara itu, Narasumber Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., Ak., C.A. pada awal penyampaiannya bahwa yang akan maju adalah Ketua Pengadilan yang menjawab evaluasi di depan Kemenpan RB. Beliau menyampaikan tujuan dan sasaran RB (ZI, WBK, WBBM). Tujuan adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Menurut Narasumber, kalau kita sudah melaksanakan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, serta SOP, itu berarti kita sudah melaksanakan Zona Integritas. Pengadilan adalah tempatnya yang mulia, maka salah sedikitpun akan  ditanya apa sebabnya dan harus dikoreksi betul-betul, namun kalau lembaga di luar Pengadilan ada salah masih bisa dimaklumi. Bahwa menjadi dasar (Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025) adalah Perpres No. 81 tahun 2010.

Pemerintah yang baik dan bersih :

  • Birokrasi yang bersih & akuntabel & berkinerja tinggi, indikatornya adalah Indeks perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP dan Opini BPK.
  • Birokrasi yang efektif dan efisien (kapabel), indikatornya adalah Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN.
  • Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik & berkualitas (prima), Indikatornya adalah Indeks pelayanan publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi).
  • Dr. Jeanny HV Hutauruk lebih lanjut menyampaiakan bahwa APM dan ZI adalah wajib hukumnya untuk dilaksanakan, Akreditasi berdasarkan atas SK dari Dirjen Badilag dan atas instruksi Ketua Mahkamah Agung, sedangkan Zona Integritas di dalam RB bahwa SK oleh Kemenpan RB dan diinstruksikan oleh Presiden.
  • Dalam kegiatan pendampingan tersebut nara sumber memaparkan materi yang disertai tanya jawab dengan para peserta. Acara dilanjutkan dengan para Ketua PA yang telah diusulkan WBK menyampaikan pemaparan presentasi pembangunan zona integritas.
    3Setelah pemaparan Ketua PTA Medan dan para Ketua PA tersebut, nara sumber Dr. Jeanny HV Hutauruk, SE, SH, MM, Ak, CA. menyampaikan kiat-kiat dalam memaparkan pembangunan zona integritas di depan Penilai Kemenpan RB. Kita benar-benar harus memahami substansi 6 area manajemen perubahan, sehingga terjadinya perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, baik pola pikir dan budaya kerja, bukan hanya sekedar mengejar nilai/penghargaan belaka.
  • Kemudian Narasumber manyampaikan bahwa kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada unit kerja ZI menuju WBK/WBBM. Meningkatkan standarisasi pelayanan menjadi berstandar internasional pada unit Kerja menuju WBK/WBBM. Dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja ZI menuju WBK / WBBM.
  • Terakhir Narasumber Ibu Dr. Jeanny HV Hutauruk, SE, SH, MM, Ak, CA, memberikan aplus terhadap penyampaian presentase yang telah disampaikan baik oleh Ketua PTA maupun para Ketua PA yang sudah lolos TPI. Kemudian memberikan Cindra mata kepada Ketua PTA Medan, Ketua PA Lubuk Pakam, Ketua PA Stabat, Ketua PA Tanjung Balai dan Ketua PA Balige yang lolos TPI.
  • Acara ditutup oleh Ketua PTA Medan Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa atas nama Pimpinan dan warga PA Se Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Narasumber Dr. Jeanny HV Hutauruk, SE, SH, MM, Ak, CA.. Materi yang telah disampaikan dijadikan catatan penting untuk pembangunan zona integritas untuk mengantarkan menjadi WBK terutama bimbingan untuk persiapan presentasi di depan Kemenpan RB.

1

Demikian acara pendampingan Pembangunan Zona Integritas PTA Medan dengan PA Se Sumatera, semoga dapat dipedomani dan bermanfaat bagi kita semua. (Jas)

1

Berdasarkan Keputusan Ketua PTA Medan Nomor W2-A/2964/OT.01.1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitia Rapat Koordinasi dan Pembinaan Se Wilayah PTA Medan tahun 2021, maka dilaksanakanlah Rapat Koordinasi yang bertempat di Hotel Madani  Medan. Dalam rakor tersebut PTA Medan memberikan piagam penghargaan kepada PA  yang berprestasi. Acara pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada pembukaan Rapat Koordinasi PTA Medan dan PA Agama Se Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 1 November 2021.

2

Penyerahan Penghargaan kepada Pengadilan Agama berprestasi yaitu:

 1. Pelaksanaan Gugatan Sederhana : 
 
  • Sebagai juara pertama untuk kategori Pelaksanaan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Kelas II Tingkat Nasional diberikan kepada PA Pematang Siantar;
  • Sebagai Juara ketiga untuk kategori Pengadilan Agama Kelas 1A Tingkat Nasional diberikan kepada PA Medan kelas 1A;
 2.  Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode Januari s.d. September 2021.
 
  • Peringkat Pertama untuk kategori IV (250 s.d. 1.000 perkara) dianugerahkan kepada PA Sibuhuan.
  • Peringkat 10 Besar untuk Kategori III (1.001 s.d. 2.500 perkara) dianugerahkan kepada PA Kisaran;
3. Penilaian Website terbaik Triwulan III Tahun 2021.
  Juara I dengan score 830, jatuh kepada 6 PA Yaitu :
 
  • Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
  • Pengadilan Agama Simalungun.
  • Pengadilan Agama Binjai.
  • Pengadilan Agama Kabanjahe.
  • Pengadilan Agama Balige.
  • Pengadilan Agama Pandan.
  Juara II dengan score 820, jatuh kepada 3 PA yaitu :
 
  • Pengadilan Agama Pematangsiantar.
  • Pengadilan Agama Rantau Prapat.
  • Pengadilan Agama Sibuhuan.
  Juara III dengan score 815, jatuh kepada 2 PA yaitu :
 
  • Pengadilan Agama Sibolga.
  • Pengadilan Agama Medan.
4. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik Tahun 2020 jatuh kepada :
 
  • Pengadilan Agama Stabat.
  • Pengadilan Agama Simalungun.
  • Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  • Ada dua sisi pentingnya rapat koordinasi, yang bertama adalah ajang untuk sosialisasi, dan yang kedua adalah untuk melihat seperti apa semangat di satuan kerja dalam melaksanakan tugas-tugas di Pengadilan Agama;
  • Bagi Pengadilan Agama yang menerima penghargaan, agar dapat mempertahankannya dan ditingkatkan lagi, yang belum mendapatkan piagam penghargaan, harus momen seperti ini menjadi koreksi, dimana kekurangan dan kelemahan kita selama ini dan agar berusaha keras untuk mendapatkan prestasi kinerjanya masa yang akan datang;
  • Pembinaan Pengawasan tidak tergantung kepada Hakim Tingginya saja, tetapi tergantung kepada SDM Pengadilan Agama itu sendiri, oleh karena itu agar disiplin dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agamanya masing-masing, perbaiki kinerja, dan tingkatkan prestasi kinerja.
  • PTA Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI berkewajiban melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Se Wilayah Sumatera Utara. Ini bertujuan agar Kinerja kita semua menjadi lebih baik lagi.

Demikian acara pemberian piagam penghargaan ini, semoga kedepan PTA Medan dan PA Se Sumatera Utara menjadi Pengadilan yang modern dan berprestasi. (Jas)

1

Di pengujung tahun 2021 ini atau tepatnya hari Senin (01/11) PTA Medan gelar rapat koordinasi dengan PA sewilayah PTA Medan. Peserta dari PA terdiri dari Ketua dan Panitera serta Sekretaris. Sementara dari  PTA Medan diikuti Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris. Rakor yang digelar satu hari tersebut dilaksanakan di aula Hotel Madani Medan dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya ketika membuka secara resmi rakor tersebut, Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan rakor ada 2 (dua) yaitu untuk mengevaluasi kinerja selama ini dan menetapkan target prestasi yang akan datang. Disebutkannya lebih lanjut, PTA Medan mencanangkan agar PA se Sumatera Utara menjadi pengadilan modern dan memiliki prestasi.

“Tema rakor kali ini ialah mewujudkan PA yang modern dan berprestasi. Oleh sebab itu, saya minta PA se Sumatera Utara untuk berpacu meraih prestasi,” tandas H. Abd. Hamid Pulungan.

3

“Jalin kerjasama yang baik di antara sesama aparatur Pengadilan untuk mewujudkan PA yang modern berbasis teknologi informasi,” ungkapnya lagi.

Ditambahkan oleh H. Abd. Hamid Pulungan, PTA Medan sebagai kawal depan MA dalam memberikan pembinaan dan pengawasan konsisten memberikan motivasi dan semangat kepada PA supaya tampil yang terbaik dan menorehkan keberhasilan dan prestasi. Namun demikian, urainya lebih lanjut, keberhasilan dan prestasi diserahkan sepenuhnya kepada PA yang bersangkutan.

“Sengaja pada rakor ini dihadirkan Hakim Tinggi yang selama ini memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PA untuk melihat sejauhmana keberhasilan yang telah ditorehkan PA,” ujar H. Abd. Hamid Pulungan.

Dalam kesempatan tersebut H.Abd. Hamid Pulungan memuji dan memberikan apresiasi kepada PA  yang telah berprestasi pada tingkat Nasional ketika memperingati HUT MA yang ke 76 yaitu PA Pematangsiantar yang ditetapkan sebagai juara I PA Kelas II dan PA Medan yang menorehkan juara III PA Kelas I-A pada kategori gugatan sederhana. “Kita merasa bangga dan gembira atas prestasi PA Pematangsiantar dan PA Medan yang meraih juara I dan juara III kategori gugatan sederha. Prestasi ini telah mengharumkan PTA Medan,” ucap H. Abd. Hamid Pulungan dengan bangga.

Sementara itu, Wakil Ketua PTA Medan H. Abdullah menyampaikan pembinaan tentang peningkatan kemampuan dalam mengelola perkantoran. Disebutkannya, harus ada pengawasan yang berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen. “Saya harap, Hatiwasbid di PA berjalan dengan baik supaya kinerja mendapat hasil yang membanggakan,” kata H. Abdullah.

“Oleh sebab itu, jangan alergi terhadap pengawasan karena pengawasan bertujuan untuk membenarkan apabila terdapat kesalahan,” sambungnya lagi.

Di sisi lain, Panitera PTA Medan H. Abdul Wahid menyampaikan tentang pengelolaan perkara terutama mengenai keuangan perkara. Dirinya berharap manajemen perkara dikelola dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.  Sedangkan Sekretaris PTA Medan H. Hilman Lubis menyoroti tentang penyerapan anggaran yang belum optimal. Selain itu, H. Hilman Lubis juga menyampaikan mengenai koordinasi yang baik antara Sekretaris dengan Ketua PA. (ahp)

PTSP Online

logo ptsp

Indeks Hasil Survei

ikm ipk

Jam Layanan

JAM

 

Statistik

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
609
3207
20880
412026

14.56%
23.02%
3.57%
3.16%
0.02%
55.69%

Alamat IP Anda: 3.87.250.158

Visitor Counter

Free counters!

  • 001uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.png
  • 004uc-selamat.png
  • 009uc-selamat.png
  • 013uc-selamat.png
  • 015uc-selamat.png
  • 016uc-selamat.png
  • 017uc-selamat.png
  • 018uc-selamat.png