Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan Federal Circuit dan Family Court Of Australia (FC&FCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menggelar kegiatan dialog yudisial online untuk bertukar pengetahuan dengan mengangkat tema “Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 23 Februari 2024 di Ruang Command Center Badilag Lantai 6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Peserta dialog adalah Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama serta seluruh Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Hadir sebagai narasumber yaitu YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), The Hon. Judge Patrizia Mercuri (Deputy Chief Judge FCFCOA), Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama), Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Surabaya), The Hon. Justice Suzzane Christie (FCFCOA), dan kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. saat ini beliau sebagai Hakim Yustial pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
Dialog Yudisial Online ini diawali oleh sambutan oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dimana dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada MARI-FCFCOA yang telah berinisiasi menggelar dialog ini dan berharap dialog ini dapat menjadi media pertukaran pengetahuan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta kegiatan. Beliau juga menyampaikan bahwa sejak Tahun 2021 Ditjen Badilag telah menerbitkan Surat Keputusan No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dimana didalamnya terdapat 5 (lima) isu penting diantaranya:
-
Aksesibilitas Informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama
-
Tersedianya blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian
-
Perspektif Hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian
-
Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara
-
Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima haknya dengan segera.
Ditjen Badilag juga telah melakukan beberapa upaya lain diantaranya menerbitkan brosur dan penyediaannya di seluruh satuan kerja pengadilan terkait informasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, penyediaan template dalam aplikasi gugatan mandiri yang memuat kemudahan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, dan upaya yang tidak kalah penting lainnya adalah mendorong kerjasama antara pengadilan agama dengan pemerintah setempat dalam hal jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, langkah ini telah berjalan dibeberapa pengadilan agama diseluruh Indonesia.
Sementara pada sesi penyampaian materi oleh The Hon.Judge Patrizia Mercuri (Deputy Chief Judge FCFCOA) beliau menyampaikan perasaan senangnya dapat berdialog dengan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag serta seluruh pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia dan beliau menganggap dialog ini sangat penting guna bertukar informasi terkait perkembangan peradilan baik di Australia maupun di Indonesia. Sementara itu pada sesi penyampaian materi oleh YM. Prof. Amran Suadi, beliau menyampaikan bahwa Mahkamah Agung menaruh perhatian khusus terkait perceraian yang melibatkan perempuan dan anak, dan ini merupakan peran sentral peradilan agama sebagai kelembagaan dan hakim pada peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak melalui putusan. Hakim harus mampu melindungi hak perempuan, memberikan rasa aman bagi para pihak termasuk perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, dan memastikan putusan hakim dapat menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beliau juga menyampaikan pentingnya MoU pengadilan dengan pemerintah setempat dan berharap MoU tersebut dapat dijalankan karena merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan lembaga peradilan.
Pada Sesi penyampaian oleh Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. beliau menyampaikan terkait upaya yang ditempuh Ditjen Badilag dalam implementasi perlindungan hak perempuan dan anak yang merupakan upaya langsung diantaranya Ketua Kamar Agama bersama YM Hakim Agung merumuskan aturan melalui sidang rapat pleno kamar yang kemudian hasilnya dirapatkan melalui rapat pimpinan Mahkamah Agung yang selanjutnya jika disetujui hasilnya akan ditetapkan dan diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung untuk dipedomani oleh seluruh hakim. Selain itu, Pemberian jaminan Perlindungan Hukum senantiasa diberikan oleh putusan-putusan yang berkualitas yang nantinya menjadi yurisprudensi. Sedangkan upaya tidak langsung diantaranya Ditjen Badilag melalui surat edaran yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota tentang optimalisasi layanan yang mendukung para pencari keadilan, khususnya bagi kelompok seperti perempuan, disabilitas, dan anak dalam memperoleh keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Sedangkan pada saat penyampaian materi dari Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Surabaya) beliau menyampaikan pengalamannya terkait penanganan perkara yang melibatkan Perempuan dan anak diantaranya dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat agar putusan di wilayah surabaya bisa diamankan dan melakukan langkah-langkah inovatif antara lain:
-
Melakukan perbaikan template gugatan mandiri
-
Mengoptimalkan para mediator
-
Komitmen para hakim dalam menggunakan hak ex officio nya
-
Kontrol yang melekat terhadap kinerja para hakim dalam menggunakan hak ex officionya
Dan pada sesi penyampaian oleh narasumber terakhir yaitu The Hon. Justice Suzanne Christie (FCFCOA) beliau menyampaikan terkesannya beliau dengan komitmen para narasumber dan banyak hal yang luar biasa yang telah dilakukan juga skema monitoring yang dilakukan pada PA Surabaya. Beliau juga salut dengan sistem yang ada di Indonesia dan beliau juga sependapat terkait perceraian tidak harus cepat-cepat dalam memutuskan, di Australia waktu paling sedikit 1 bulan karena kasus yang rumit dan pertimbangan lainnya.
Di Australia Pihak pengadilan bekerjasama dengan badan yang lain, dimana ada satu badan yang membantu pengadilan atau hakim tekait tunjangan yang perlu dibayar ayah atau suami, ketika mereka bercerai mereka tetap mempunyai kewajiban membiayai anaknya sebagai penjaminan. CSA (Child Support Agency) bekerjasama dengan kantor pajak sudah mengetahui identitas pribadi nama, NIK dan lainnya sehingga CSA dapat memotong gaji orang tua (Suami) yang bercerai dan mereka tetap wajib memberikan tunjangan ke anak. Dalam hal ini beban negara akan berkurang, anakpun diharapkan masih mempunyai hubungan yang erat dengan ayahnya, karena tunjangan tersebut benar-benar dipastikan untuk kesejahteraan anak. (H2o)
Jumat 16, Februari 2024 bertempat di Badilag Command Center, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) menggandeng Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada para hakim perempuan di lingkungan peradilan agama. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Sosialisasi dan Pengarahan BPHPI ini dimaksudkan agar para hakim perempuan peradilan agama di seluruh Indonesia mengenal organisasi yang akan menjadi naungan mereka.
Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia-Ikatan Hakim Indonesia (BPHPI-IKAHI), merupakan organisasi hakim perempuan dari seluruh lingkungan peradilan. Deklarasi BPHPI telah dilaksanakan pada 12 Januari 2024 lalu. Organisasi ini menjadi wadah bagi para hakim perempuan untuk mengembangkan diri, berkontribusi, dan berperan lebih aktif dalam peradilan.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua Umum BPHPI-IKAHI, Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. Beliau memberikan arahan terkait pandangan dan arah perkembangan BPHPI-IKAHI. Sebelum mengakhiri sambutannya, YM. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., memberikan pesan untuk para hakim perempuan. “Dalam kesederhanaan kita, dalam hidup dalam penampilan, kita harus menunjukkan kemampuan teknis yudisial yang prima dan juga menunjukkan pada lembaga kita bahwa kita mempunyai integritas yang tinggi serta putusan kita tidak bisa dibeli.”, pesan beliau.
Sesi kedua berupa pengenalan sejarah pembentukan BPHPI. Sebagai narasumber dalam sesi ini, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. Beliau menjelaskan bahwa pembentukan BPHPI ini tidak terlepas dari IAWJ (International Assosiation of Women Judges), sebuah organisasi hakim perempuan internasional yang telah berdiri sejak 1991. IAWJ aktif berperan dalam pemberdayaan hakim perempuan, salah satunya melalui konferensi rutin dimana pada kali ke-16nya Delegasi Hakim Perempuan Indonesia berkesempatan untuk mengikutinya. Misi IAWJ untuk mendukung dan memberdayakan jaringan global hakim perempuan guna memajukan kesetaraan gender dan hak asasi manusia menjiwai semangat pembentukan dari BPHPI.
Sesi selanjutnya adalah pemaparan struktur organisasi BPHPI yang disampaikan oleh Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Hakim Yustisial Kamar Agama Mahkamah Agung RI, selaku Sekretaris II. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kerja dari masing-masing divisi di BPHPI. Dr. Dra. Hj. Rokhanah, S.H. M.H.I., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, memaparkan program di bidang pendidikan. Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, memparakan program kerja di divisi pemberdayaan hakim perempuan. Serta Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, mewakili Divisi Publikasi dan Humas memaparkan program dan kegiatan pada divisinya.
Meskipun waktu sudah semakin beranjak petang, namun semangat dan antusiasme para peserta tidak berkurang. Sesi tanya jawab yang menjadi sesi terakhir dalam kegiatan ini berlangsung dengan interaktif. Menjelang pukul 17.00 WIB, kegiatan Sosialisasi dan Pengarahan BPHPI berakhir. Menutup kegiatan ini, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., selaku Ketua II BPHPI berpesan bahwa hakim perempuan harus bisa berdaya, saling menguatkan, serta memberikan kontribusi yang terbaik untuk instansi untuk meraih kesuksesan sehingga dapat menjadi panutan di lingkungan sekitar kita. (LP)
Jakarta – Humas: Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Bapak-Bapak sekalian memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab sebagai hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tanggung jawab sebagai pimpinan, dalam membina dan mengawasi para hakim dan aparatur peradilan yang ada di wilayah Bapak masing-masing. Terlebih di tengah tajamnya sorotan publik terhadap lembaga peradilan saat ini. Bapak-Bapak sekalian memikul amanah yang berat, untuk menjaga marwah lembaga peradilan, agar kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tidak luntur diterpa isu-isu negatif.
Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr.H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato pelantikan 5 (Lima) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pada hari Jum’at, 8 Desember 2023, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung.
Menurutnya, baik kepada Bapak-Bapak yang baru saja dilantik, maupun seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di mana pun berada, agar memaksimalkan fungsi kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah, dengan cara memperkuat pembinaan dan pengawasan pada setiap satuan kerja di wilayahnya masing-masing, sehingga potensi perilaku menyimpang, baik dari hakim maupun aparatur peradilan lainnya dapat dicegah semaksimal mungkin.
“Sebagai institusi publik, lembaga peradilan juga mengemban tanggung jawab memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terlebih dewasa ini, di mana kita hidup dalam zaman perubahan konstan dan kemajuan teknologi yang tak terbendung, yang kemudian membentuk pola pikir dan kebiasaan baru di tengah masyarakat, ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.
Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung mengatakan tanamkan komitmen untuk selalu berinovasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga tercipta suasana, di mana Pengadilan benar-benar menjadi rumah yang nyaman, semua orang merasa dipermudah, diterima, didengar dan dihargai.
Adapun 5 (lima) Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu:
1. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
3. Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
4. Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.H
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
5. Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
Diakhir sambutannya, Prof Syarifuddin berpesan secara khusus kepada para istri dari Bapak-Bapak yang baru dilantik, agar setia mendukung dan memotivasi suami, untuk terus mengabdi dan menjaga integritas, di samping berperan aktif di Dharmayukti Karini. Saya yakin, dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi seseorang dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Humas).
Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung yang juga Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pejabat Fungsional pada Mahkamah Agung, pada hari Jum’at, 1 Desember 2023, bertempat dilantai 2 Tower gedung Mahkamah Agung.
Dalam sumpahnya, ke 26 orang PPPK tersebut berjanji akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.
Pada kesempatan yang sama, mereka juga bersumpah akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
Dalam sambutannya Plt Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada kalian yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini agar dapat melaksanakan bekerja dengan sungguh - sungguh dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut, pejabat Eselon II, III, dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Humas)
Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6036/plt-sekretaris-mahkamah-agung-melantik-26-orang-pppk
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. membuka kegiatan Pengembangan E-Learning Badilag di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada Minggu (15/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live streaming oleh Badilag TV diikuti sebanyak 47 orang yang berasal dari Kamar Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama RI.
Kegiatan Pengembangan E-Learning dijadwalkan hingga tanggal 18 Oktober 2023. Adapun tujuan kegiatan tersebut dalam rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung.
Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditbinganis Ditjen Badilag, Rina Herlina, S.H., M.H. selaku ketua tim pelaksana menyampaikan untuk mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi hakim tinggi, Ditjen Badilag akan menyusun buku pedoman bagi hakim tinggi pengawas daerah dan akan dibangun suatu sistem yang terintegrasi antara Ditjen Badilag dengan Bawas Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama, dan kedepannya dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Badilag menyampaikan dengan adanya kegiatan ini selain untuk menjalin silaturahim diharapkan akan adanya produk yang akan dikembangkan yang dapat mensuport pelaksanaan tupoksi khususnya hakim tinggi di peradilan agama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di satuan kerja di bawahnya. “saya memberikan apresiasi pada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag yang saat ini memiliki e-learning, karena program ini berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam hal pembinaan dan pengawasan sehingga bisa meningkatkan kualitas tenaga teknis peradilan agama”, ujar Plt. Dirjen Badilag.
Lebih lanjut Plt. Dirjen Badilag menyampaikan terima kasih karena pada kegiatan ini selain dihadiri pimpinan Pengadilan Tinggi Agama juga dihadiri dari unsur Kamar Agama, Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sehingga hal ini bisa mewarnai kualitas di jajaran peradilan agama, dan pada akhirnya Ditjen Badilag bisa memiliki satu pedoman bagi hakim peradilan agama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Usai acara pembukaan kegiatan Pengembangan E-Learning dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. (Ks
Indeks Hasil Survei
Jam Layanan
